TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI MINYAK (BBM) YANG MENGGUNAKAN PERTAMINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
Kata Kunci:
Jual Beli Minyak (BBM), Pertamini, Minyak Dan Gas BumiAbstrak
kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwasannya di daerah pedesaan dan pelosok sulit dalam mendapatkan BBM sehingga bermunculan penjual BBM eceran. Tetapi ternyata kegiatan penjualan BBM eceran juga diikuti masyarakat di daerah perkotaan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM eceran. Mengingat keuntungan yang didapatkan dari penjualan ini sangat menggiurkan dan jumlah permintaan sangat tinggi. Pedagang minyak eceran Pertamini juga terindikasi menyalahi peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena mereka tidak memili izin resmi serta mencari keuntungan dari penjualan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.
Referensi
Abdurrahman, M. (2010). HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Al-Qurtuby, S. (2012). HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Antoni, P. D. (2015). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 28(2), 45-60.
Astuti, S. (2014). PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA. Jurnal Hukum Negara, 21(1), 98-114.
Basuki, A. (2016). IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2001 DALAM PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI DI INDONESIA. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2001). UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. Jakarta: Sekretariat Negara.
Hasan, I. (2018). PERIZINAN USAHA DAN SANKSI HUKUM DALAM SEKTOR ENERGI. Yogyakarta: Andi Publisher.
Hidayat, M. (2019). STUDI YURIDIS MENGENAI PENGATURAN USAHA PERTAMINI DALAM HUKUM MIGAS INDONESIA. Jurnal Hukum Energi, 5(1), 56-70.
Kurniawan, R. (2014). ANALISIS KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA: STUDI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2001. Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 221-238.
Mulyadi, E. (2015). PERATURAN BPH MIGAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN BBM DI DAERAH. Jurnal Regulasi Energi, 10(3), 98-110.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 39/M-DAG/PER/12/2011. (2011). PERATURAN TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015. (2015). PERATURAN TENTANG PENYALURAN BBM JENIS TERTENTU. Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Rachmawati, N. (2016). HUKUM EKONOMI INDONESIA: REGULASI DAN IMPLEMENTASI DI SEKTOR MIGAS. Jakarta: Prenadamedia Group.
Suryanto, S. (2013). PENGAWASAN DISTRIBUSI BBM DI INDONESIA: STUDI ATAS TANTANGAN DAN HAMBATAN DI LAPANGAN. Jurnal Pengawasan Energi, 8(4), 130-142.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Fajri Suaib Kaunar, Hasma Buton, Isaman Syahreza Surniah
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.